uud tentang desa. 2.

Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

Atas dasar itu, kemudian dibentuklah Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (disingkat UU No. Sign In. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan. 6/2014 tentang Desa. Kerja perangkat desa menarik pajak. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. PengertianPasar Desa dan Amanat UU Desa. Implikasi Desa Adat Terhadap UU No. Pasal lain yaitu Pasal 29 huruf j berbunyi: "Kades dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Details. 6 Tahun 2014 tentang Desa UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan redaksi yang sama persis seperti pada pasal 1 angka 1 UU Desa di atas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur jelas bahwa kades dilarang berpolitik. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sejumlah kepala dan perangkat desa mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (17/1/2022). Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggabungkan tugas dan kewajiban Kepala. CO, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Demokrat Herman Khoiran mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di tahun 2023. com - Penyusunan draf Revisi Undang-Undang (RUU Desa) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selesai dilakukan oleh DPR. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPengelolaan Keuangan Desa kembali diubah. Hal ini diatur dalam revisi UU Desa Pasal 62 huruf f. Pendekatan. Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. Selama hal tersebut dalam koridor yang benar dan sesuai uu no 6 tahun 2014 , pp tentang desa,pp no 43 tahun 2014 tentang pelaksana undang2 desa serta peraturan desa lainya. tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dan kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Para Pemohon perkara yang diregistrasi dengan Nomor 3/PUU-XX/2022 ini mendalilkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27,. 23 Tahun 2014 hanya menentukan tentang pembentukan desa, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa: Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. rauf16@yahoo. Lahirnya Undang-Undang No. Selebihnya pengaturan tentang mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2. Perubahan kedudukan desa dari UU No. Sedangkan UU No. Uu no 06-2014 tentang desa. Pada dasarnya, Badan Usaha Milik Desa ini juga bisa melakukan pinjaman dana, tapi praktik tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD. 2. Diuraikan Pakde, peningkatan. 8 Contoh Soal Nilai Waktu Uang : Rumus, Jawaban & Download…. 100 Contoh Soal Barisan dan Deret : Aritmatika, Geometri, &…. UU No. Pengaturan tentang Desa Adat sudah sesuai dengan norma Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. JAKARTA, KOMPAS. Mencabut : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat Iii di Seluruh wilayah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. 1. 6 Tahun 2014). undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 15 januari 2023 | 14. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan desa – nasional. UU 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan date_range 08 Februari 2020 favorite 16. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih. Konsekuensi sebagai Negara kesatuan. Yang berbeda adalah rinciannya. 6 tahun 2014 tentang desa, juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pilkades baik menyangkut proses maupun hasil pilkades. 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor. Sebelum membahas mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu perlu membahas pengertian desa dan pemerintahan desa. Ketentuan lebih lanjut tentang Keputusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 6/2014 telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. "Rapat penyusunan revisi UU 6/2014 tentang. "Anggota badan permusyawaratan desa, berhak, huruf (f) mendapatkan tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah," ucap tim ahli Baleg. memerlukan biaya dan sumber daya yang besar mengingat jumlah desa di Indonesia yang sangat banyak. 1662, : 14 hlm. desa mulai tumbuh. In the Regulation exists a vague norm, as in article 69 paragraph (9) the draft regulations mandatory consultation to villagers. Salah satu keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah ditetapkannya Alokasi Dana Desa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Perbedaan isi Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah. JAKARTA, KOMPAS. 15. Penguatan kemandirian Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya juga menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottom up)”. UU 6 tahun 2014 tentang Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Dalam Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kelurahan. Details. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga. 1 Januari 2014 Olken, Benjamin A, 2010, Direct Democracy and Local Public Goods: Evidence from a Field Experiment in Indonesia, The American Political Science review;Washington 104. PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Meski tidak mengubah substansi dan sistem penyelenggaraan pemerintah desa, revisi UU Desa diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan terbaru mengenai potensi dan masalah yang dihadapi desa. NOMOR 06 TAHUN 2014. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Ada dua Pasal UUD 1945 yang menjadi pangkal perdebatan berkaitan dengan kedudukan desa yaitu: pasal 18 ayat 7 “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang” dan ini yang diusung di dalam Ampres (Amanat Presiden) RUU Desa yang. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang. CO. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang. UU Desa mengatur bagaimana memperkuat pemerintahan desa dan memberdayaan masyarakat yang baik melalui. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sanksi administratif dalam rumusan UU Desa bermuara pada pemberhentian. 6/2014) merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. com, Jakarta - Dalam upaya menjembatani kesenjangan digital dan mewujudkan masa depan digital yang cerah untuk desa-desa di Kabupaten Serang,. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ; PP No. Kemudian sejak Indnesia merdeka telah ditetapkan beberapa Undang. Berdasarkan masalah ini, dilakukan penelitian pustaka atas teks UU No. Jakarta -. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan optimisme serta harapan akan terwujudnya desa yang madiri serta sejahtera. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan UU No. Salah satu diantaranya adalah Perubahan Peraturan-Peraturan Teknis yang mengatur Desa sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 69/PMK. 10 Contoh Soal Tes Value BUMN Telkom & Jawaban PDF. UU Tentang Desa, UNDUH; Soal Ujian Perangkat Desa dan Kunci Jawaban PDF, UNDUH; Kunci jawaban sudah disediakan di akhir naskah, kamu bisa mengunduhnya terlebih dahulu agar bisa mengakses berkas file PDF 50 butir soal lengkapnya. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Wilayah ini dipimpin oleh pemerintah desa. 3. Insan Desa. Berdasar pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), UU No. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. JAKARTA, KOMPAS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi. Kabupaten/Kota (administrative), dan 3). 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak. 3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. 6 tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang. Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Klausul ini merupakan ketentuan baru hasil dari pembahasan rapat Timus tanggal 27 Juni 2013. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut UU No. Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU usulan inisiatif DPR. UU No. Studi Implementasi Undang-Undang No. hingga setelah perubahan UUD 1945. Liputan6. Penulis: Istiqomah Handayani (Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I)UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Sembilan tahun usia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dampak yang signifikan terhadap. Demikian bunyi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Details. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa. 32 Tahun 2004. Dinamika Pengaturan Desa Dalam Tata Hukum Indonesia Klaster 1: Kedudukan dan Kewenangan Desa 1. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. 15 Contoh Soal Dimensi Fisika Pengertian, Materi & Jawaban. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Ketentuan ini untuk mempertegas bahwa pengaturan tentang Desa harus tetap berbingkai pada asas-asas. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan optimisme serta harapan akan terwujudnya desa yang madiri serta sejahtera dalam berkehidupan. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1. JAKARTA, KOMPAS. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Namun dari perubahan perundang-undangan tentang d esa tersebut belum . UU 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN. Nawacita Presiden. Hal ini tidak lain karena banyak persoalan hukum, politik dan sosial budaya yang ada di masyarakat desa belum sepenuhnya siap. 8. Keempat topik tersebut adalah:Mengenai pertanyaan Anda tentang apakah Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat mengangkat perangkat desa, perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya, tidak ada yang disebut Pelaksana Tugas Kepala Desa, yang ada adalah Penjabat Kepala Desa. Dia menyebut ada sejumlah harapan PAPDESI yang menjadi masukan dalam merevisi UU. Desa memiliki kewenangan mengatur desa (pembangunan). Dengan menggunakan metodologi penelitian. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. Pada saat ini terjadi otonomi desa. com - Undang Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memasuki usia sembilan tahun setelah disahkan menjadi UU. PP No. 16. 15. Otonomi daerah (UU No 22 tahun 1999) dan UU No 32 tahun 2004 (tentang Pemerintah Daerah, tentang Desa belum begitu jelas teknisnya). Larangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Politik Praktis dan Kampanye 1 . 8. Asas Pengaturan Desa Klaster 2: Penataan Desa Catatan Kaki 7. Mengenai Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Bali dalam Perspektif Sosiologi Hukum 419 A. Undang-undang Republik Indonesia. 1. Konten tersebut mengulas tentang Download Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Desa terbaru PDF dan Doc (Word). 6/2014 tentang desa jakarta, maret 2014. pandangan dari anggota BPKUPKI-PPKI melontarkan gagasannya mengenai desa yang menjadi cikal bakal keberadaan negara Indonesia yang dihiasi dengan suasana kehidupan desa. UU Desa dianggap mampu mengakhiri perdebatan tentang relasi desa dan negara sejak berdirinya Republik Indonesia. 1. Memang, kalau ditelusuri lebih detil lagi ada perbedaan rumusan. Sebagai bukti keberadaannya,. 6 Tahun 2014 tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Sementara, lewat revisi UU Desa, DPR mengusulkan agar masa jabatan kepala desa diubah menjadi sembilan tahun dan dapat. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir pengaturan tentang Desa diatur secara tersendiri melalui UU No. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1), baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang. Pengelolaan Keuangan Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kesetaraan Jawaban : A 62. Kini kebanyakan Desa-Desa memiliki. 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa; Mengingat : 1. 2019 • Sarip Sarip. Pada era Orde Baru, pengaturan tentang desa diatur dengan UU No. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka negara mengakui kemandirian desa dalam batas-batas tertentu. Dicabut dan diganti dengan UU/2004/32. Selanjutnya, kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. E. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut. Dalam UU No. PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Rahyunir Rauf Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau Email : rahyunir. 6/2014 tentang Desa pada Selasa (27/6/2023). Ketentuan ini diubah sebagian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). 6/ 2014. Dalam konteks pertanyaan Anda, maka pembahasan soal pemilihan kepala desa akan kami kaitkan dengan bagaimana kedudukan pemerintahan desa dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kumpulan UU Desa. Hal ini dapat menghadirkan korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, hilangnya modal sosial, dan konflik kekerasan sosial. 5 Tahun 1979 entang Pemerintahan T Desa, dan terakhir UU No. 2. 23/2006 & UU No. Mahkamah dalam amar putusan juga menyatakan Penjelasan Pasal 39 UU Desa bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Pengaturan terkait desa tercantum pada Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), yang telah diubah beberapa pasal dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). KETENTUAN UMUM Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. UU Desa No. Pemberdayaan d. 26, No. "Tentu ini menjadi harus didukung dan diperjuangkan oleh DPR RI,"ucapnya saat menemui massa aksi.